File Power point slide KUI Fiqih Muamalah Semester ke 4 (KUI-F).

M. YAZID AFANDI, H. M.Ag. DOWNLOAD

SAP Fiqh Muamalah 2012 DOWNLOAD

Perbankan Dalam Perspektif ushul fiqh

(Bukan Ribakah Bunga Bank?)

  1. A.    Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa peran perbankan cukup signifikan bagi perekonomian modern. Hampir setiap sisi kehidupan modern melibatkan peran perbankan. Namun, dibalik perannya yang cukup signifikan, perbankan yang selama ini telah dipraktekkan, (baca: bank konvensional) pada sisi yang lain tidak jarang menghadirkan berbagai macam anomali (lebih detail tentang anomali yang dimunculkan oleh dunia perbankan akan dibahas dalam sub bahasan tersendiri). Tentunya kondisi ini perlu segera mendapatkan kritik dan diberikan tawaran alternatifnya.

Agama Islam yang memiliki ajaran untuk keteraturan kehidupan manusia mengambil peran dalam melakukan kritik ini. Titik kritik terhadap bank konvensional terletak pada sistemnya yang menerapkan bunga. Dalam ajaran Islam ada larangan riba yang sudah jelas dasar normatifnya. Bunga bank yang dipraktekkan oleh perbankan konvensional saat ini pada prakteknya ditengarai sebagai riba yang pernah ada presedennya pada masa Nabi SAW. Namun demikian, tidak semua umat Islam sendiri sependapat dengan padangan seperti ini. ketidak satuan pendapat tersebut pada titik tertentu seolah “membohongkan” keberadaan bank alternatifnya, bank syari’ah. sehingga diperlukan kesamaan pandangan terlebih dalam melihat bunga bank dan riba, sebelum melakukan penialain terhdap bank syari’ah.

Dari sinilah kajian terhadap titik kritik ini akan tetap menarik dan kemungkinan besar terus berlanjut hingga bank alternatifnya, -baca: bank syari’ah-, dapat memberikan kiprah positif terhadap dunia keuangan global. Bagi kalangan umat Islam yang tidak sepakat akan pengharaman bunga bank, keputusan bahwa bunga bank identik dengan riba adalah hal yang absurd, layak dipertanyakan. Baginya, bunga dan bank adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sebab therminologi riba yang dilarang pada zaman Nabi hakekatnya bertumpu pada sifatnya yang mendzalimi. Sedangkan bunga bank konvensional saat ini banyak memberikan manfaat bagi individu-individu. Golongan ini bahkan memberikan tanggapan yang cukup keras saat mereka menyebutnya bank syari’ah tak ubahnya praktek kapitalisme yang berbajukan agama[1]. Sementara itu, bagi golongan umat Islam yang setuju dengan penyamaan antara riba dan bunga berargumen bahwa pelarangan riba atas pinjaman didasarkan pada faktanya bahwa ada tambahan yang tidak didasarkan pada iwadl atas penambahan tersebut. di mana dengan sistem penambahan pada pinjaman tanpa iwadl ini mengakibatkan keterpurukan ekonomi di berbagai sektor.

Atas dasar perdebatan tersebut, saya (masih) merasa perlu untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran. Meskipun bagi sebagian orang muslim sudah dianggap selesei, akan tetapi bagi saya diskusi di seputar pengharaman bunga bank masih tetap perlu disuarakan semata-mata untuk memperkuat basis pengetahuan terhadap diharamkannya bunga ini. Lebih-lebih “haram” adalah wilayah agama yang tentu saja menjadi masalah yang sangat krusial dan absolut bagi masyarakat muslim karena menyangkut keyakinan akan keselamatan mereka dalam dunia dan akhirat kelak.

Tulisan ini hendak menegaskan bahwa bunga bank identik dengan riba sebagaimana yang telah dilarang oleh agama Islam. Penegasan tersebut dengan memanfaatkan ilmu ushul fiqh sebagai pisau analisisnya. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengujinya; pertama, menggunakan teori qiyas, yang berbasiskan pada illat  (istinbat al-hukmi bi thariqat al-illat). Pendekatan ini akan menganalisis keberadaan illat yang dijadikan titik persamaan antara bunga bank dan riba. Sebagian umat Islam yang tidak sependapat dengan keharaman bunga bank mendasarkan argumentasinya pada analisis qiyas, bahwa illat dari keharaman riba yang dilarang pada masa Rasulullah adalah adanya “sifat menzalimi” di balik praktek riba. Dengan berpijak pada teori qiyas, tulisan ini ingin menolak pilihan illat seperti tersebut.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari’ah. Pendekatan maqashid dilakukan untuk melakukan analisis pada sisi-sisi positif-negatif yang ditimbulkan oleh praktek perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Kehadiran bank konvensional memang harus diakui akan menghadirkan kemanfaatan. Akan tetapi, apakah benar kemanfaatan yang ditimbulkan tersebut adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikwalifikasikan oleh syara’?

Dengan dua pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan input bagi umat Islam yang belum sepenuhnya mampu memahami sisi negatif terhadap keberadaan perbankan konvensional dengan sistem bunganya. Sehingga mereka akan satu pendapat bahwa bunga yang diterapkan pada perbankan layak ditolak, dan harus dihadirkan sistem perbankan alternatif tanpa memakai sistem bunga.

  1. B.     Ilmu ushul fiqh Sebagai Alat uji keberadaan hukum bunga bank

Secara antologis, rumusan hukum Islam lahir dengan dua cara; pertama, dikenali secara qath’i (sudah pasti rumusannya). Jenis pertama ini dikarenakan Al-Qur’an maupun Al-Sunnah telah menegaskan keberadaannya. Umat Islam tinggal menerima “apa adanya” tanpa ada ruang ijtihad untuk merumuskannya. Seperti keharusan umat Islam untuk melakukan shalat, keharusan umat Islam untuk melakukan ijab kabul dalam pernikahan, larangan minum minuman keras dan lain-lain. Sedangkan jenis kedua, hukum Islam lahir dari usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid. Jenis kedua ini dikarenakan sumber pokoknya (al-Qur’an dan al-hadis) tidak secara sharih membicarakannya. Ada ruang bagi umat Islam untuk merumuskan ketentuan hukumnya yang dikenal dengan nama ijtihad [2].

Dalam rangka untuk merumuskan ketentuan hukum tersebut, mujtahid menetapkan metodologi agar hasil ijtihad mereka tetap dalam rel syar’i (valid). Metodologi perumusan hukum itulah yang kemudian dikenal dengan istilah usul al-fiqh. sehingga jika umat Islam menginginkan sebuah rumusan hukum yang al-Qur’an tidak menyebutnya dan pada masa Rasulullah SAW juga tidak ada presedennya, maka peran ushul al-fiqh sangat penting. Penguasaan terhadap ushul fiqh mutlak diperlukan untuk melakukan perumusan hukum tersebut.

Di kalangan ahli fiqh metode ijtihad seperti ini disebut dengan ijtihad menggunakan ilmu ushul fiqh.[3] Jenis metode ini terbagi menjadi tiga macam;[4] Pertama, Metode ijtihad bayani; yaitu pola ijtihad yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafadz. Metode ini membicarakan lafadz dalam nash dari berbagai segi yang meliputi cakupan maknanya, arti dan pemakaiannya dalam sebuah konteks kalimat, kemudahan dan kesulitan memahaminya dan cara menemukan makna yang dimaksud oleh nash.

Kedua, metode ijtihad ta’lili, adalah ijtihad yang bertumpu pada illat. Metode ijtihad ini didasarkan pada sebuah anggapan bahwa segala ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT guna mengatur prilaku manusia mempunyai alasan logis atau hikmah yang ingin dicapainya. Alasan logis itulah yang disebut dengan illat. Dalam metode ini, illat dijadikan sebagai tempat berpijaknya sebuah kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya dan ingin dicarikan dasar hukumnya. Metode ini banyak dikenal dengan nama metode qiyas.

Ketiga, metode ijtihad istislahi. Adalah metode ijtihad yang bertumpu pada dalil-dalil khusus mengenai suatu permasalahan dengan azaz kemaslahatan. Sebuah kasus yang belum ada dasar hukumnya dianalisis dampak negatif dan posisifnya. Jika kemaslahatan yang dimunculkan lebih banyak, maka layak direkomendasikan untuk dilaksanakan. Akan tetapi jika dampak negatifnya (mafsadah) lebih banyak dan lebih hakiki, maka perbuatan terebut layak direkomendasaikan untuk dilarang, atau dalam bahasa agamanya diharamkan. Metode ini mirip dengan teori maqashidnya syatibi yang menjadikan maqashid al-syari’ah sebagai pijakan untuk menentukan dasar hukum sebuah kasus.

Diantara ketiga metode di atas, untuk kepentingan makalah ini, saya mencoba untuk menggunakan metode ta’lili dan istishlahi (baca: maqashid al-Syari’ah) sebagai pendekatan untuk menguji keberadaan bunga yang ada dalam perbankan konvensional. Dari pembahasan dengan kedua pendekatan tersebut akan tampak jelas tentang posisi hukum dari bunga bank. Untuk itu, sebelum sampai pada analisis masalah, perlu kami uraikan secara singkat terlebih dahulu dua metode tersebut.

  1. Pola Pengambilan Hukum dengan Metode ta’lili (qiyas)

Secara bahasa qiyas berarti “ukuran”, “mengetahui ukuran sesuatu”, atau “menyamakan sesuatu dengan yang lain”[5]. Secara therminologis Ulama’ ushul berbeda dalam mendenisikan qiyas, meskipun secara substansial sama. Ulama’ Syafi’iyah mendefiniskan qiyas:

حمل غير معلوم على معلوم فى اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما بأمر جا مع بينهما من حكم او صفة   [6]

“membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukmah maupun sifat”.

Shadr asy-syari’ah (tokoh ushul dari madzhab hanafi) mendefinisikan qiyas adalah “memberlakukan hukum ashl kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa. Senada dengan defenisi tersebut, Wahbah az Zuhaily mendefiniskan qiyas; “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya[7] .

Berdasarkan rumusan tersebut, qiyas memiliki 4 rukun yaitu:

  1.  Al-ashl; yaitu kasus yang sudah ditetapkan hukumnya secara sharih oleh nash dan dapat dijadikan rujukan.
  2. Al-far’u; kasus yang belum ada dasar hukumnya
  3. Hukm al-Ashl; hukum yang telah ditetapkan dalam al-Ashl
  4. d.      Illat; sifat yang menjadi alasan logis ditetapkan sebuah hukum pada kasus tertentu.

Dari keempat rukun tersebut, rukun paling mendapatkan perhatian ahli ushul adala masalah illat. Sebab ia adalah hal yang paling pokok dalam penenentuan hukum. Oleh karena itu, para Ulama’ ushul melakukan pembahasan mendalam terkait dengan illat tersebut. Terkait dengan hal tersebut, mereka telah menetapkan bahwa illat suatu hukum dapat diketahui melalui: [8]

  1. Nash al-Qur’an maupun hadis baik secara jelas maupun samar.[9]
  2. Ijma’ (kesepakatan Ulama’); misalnya Ulama’ menyepakati bahwa yang menjadi illat perwalian terhadap anak kecil dalam masalah harta adalah sifat “masih kecil”.
  3. c.       Al-Ima’ wa al-Tanbih; penyertaan sifat yang disebutkan dalam lafadz[10]
  4. Melalui penyelidikan dan penelitian; dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara:

1)      Munasabah; kesesuaian suatu sifat dengan perintah dan larangan yang dapat diterima akal karena ada unsur manfaat.

2)      Al-Sibru wa al-taqshim; memilih sifat-sifat yang memungkinkan untuk dijadikan illat hukum dan menghilangkan sifat-sifat yang tidak begitu penting. Sehingga ada satu digat pokok yang dapat dijadikan illat.

3)      Tanqih al-Manath; pemilahan dan pemilihan illat yang diisyaratkan nash.

Beberapa langkah penentuan illat tersebut di atas mengisaratkan bahwa dalam teori qiyas, hukum yang dihasilkan dengan menggunakan teori qiyas ini bukanlah hukum pokok, tetapi hasil analisis atas sebuah kasus yang belum ada dasar hukumnya dengan menganalogikan kepada sebuah kasus yang sudah ada dasar hukumnya. Analisis tersebut dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap illat kasus tersebut. Apabila illatnya dipandang sama dengan illat hukum yang sudah ada nashnya, maka hukum yang ditetapkan dalam nash itulah yang ditetapkan dalam kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash. Maka dalam teori qiyas, keberadaan illat adalah merupakan hal yang cukup signifikan, karena ia adalah basis ditemukannya kasus yang belum ada formulasi hukumnya.

Keberadaan illat dalam teori qiyas yang sangat signifikan tersebut menyebabkan Ulama’ ushul memberikan beberapa persyaratan[11]:

  1. Illat merupakan sifat yang sesuai dengan hukum itu sendiri. Artinya, illat yang ditemukan merupakan unsur yang ada dalam hukum itu sendiri, baik yang ada dalam hukum asal maupun dalam hukum far’u.
  2. Illat tersebut harus jelas dan nyata (bisa ditangkap oleh indera manusia), sebab illat merupakan pertanda adanya hukum. Jika persyaratan ini dipahami secara terbalik, maka semua sifat yang tidak bisa diindera manusia tidak bisa dijadikan persyaratan sebagai illat.
  3. Illat tersebut merupakan sifat yang dapat diukur untuk semua orang. Illat tersebut memiliki hakekat tertentu dan terbatas, tidak berbeda untuk setiap orang dan keadaan.
  4. Illat tersebut harus dapat diterapkan pada ashl dan far’u. Jika illat tersebut hanya terbatas ada pada ashl saja, maka qiyas tidak bisa dilaksanakan.

Empat batasan tersebut adalah hal-hal yang diperlukan untuk mengidentifikasi beberapa sifat yang ada dalam sebuah kasus yang ingin dicarikan dasarkan hukumnya. Kelayakan”sifat” yang dijadikan sebagai basis penemuan hukum pada kasus hukum yang tidak ada dasar nashnya, akan dapat diuji secara baik berdasarkan syarat-syarat tersebut. Ketidak mampuan dalam memenuhi empat prasarat tersebut, menjadikan sebuah sifat tidak layak untuk dijadikan sebagai illat.

Dalam teori qiyas, di samping illat juga dibahas tentang hikmah. Ia adalah sisi positif yang yang terkandung dibalik ketentuan hukum. Sama dengan illat, hikmah adalah sifat yang ada dalam sebuah kejadian, akan tetapi, berbeda dengan illat hikmah lebih bersifat nisbi dan tidak dapat diindera. Oleh karena itulah, ia tidak dapat dijadikan sebagai alasan diberlakukannya hukum, karena tidak dapat memenuhi persaratan sebagai illat. Misalnya, hikmah dibalik orang yang menegakkan shalat adalah “dapat mencegah perilaku munkar”. Sifat dalam yang muncul akibat prilaku shalat tersebut (dapat mencegah prilaku munkar) bersifat nisbi, dan karenanya ia tidak bisa dijadikan sebagai illat. Jika seseorang telah berprilaku baik dan jauh dari perbuatan munkar, bukan berarti orang tersebut bebas dari kewajiban shalat.

  1. Pola Pengambilan hukum dengan metode istishlahi (baca: berbasiskan kepada maqashid al-syari’ah)

Kajian terhadap maqashid al-syari’ah sangat penting dalam upaya menentukan keputusan hukum. Penetapan syari’ah tidak lain adalah untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dalam membahas maqashid, Thahir Ibn Asyur membedakan tujuan disyari’atkannya syara’ ke dalam dua tujuan; yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum, maqashid syari’ah adalah dalam rangka untuk pemeliharaan ketertiban, mendatangkan kemaslahatan, menolak mafsadah, menegakkan kesamaan pada semua kalangan umat manusia serta menciptkan umat yang solid, aman dan tenteram. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan syari’ah adalah merealisasikan manfaat bagi manusia atau untuk memelihara kemaslahatan dalam perbuatan tertentu, misalnya jaminan kepercayaan dalam akad perkawinan.[12]

Senada dengan Thahir Ibn Asyur di atas, Syatibi menjelaskan bahwa setiap ketentuan syari’ah memiliki korelasi dengan kepentingan dan kemanfaatan yang diperoleh oleh mukallaf. Dalam hal ini maqashid mempunyai dua kemungkinan; pertama, Maqashid al-Ashliyah (tujuan utama); yakni tujuan syari’ah yang bersifat universal, umum dan tidak mendasarkan pada kepentingan pribadi-pribadi. Maqashid syari’ah yang bersifat universal ini terkait dengan penjagaan akan eksistensinya 5 hal; al-din (agama), al-maal (harta), al aql (akal), al-nafs (jiwa), dan al-nasl. Seorang mukallaf berkewajiban memelihara lima hal tersebut secara umum, melampaui perhatiannya pada kepentingan (kemanfaan) secara pribadi. Kedua, Maqashid al-tabi’ah; yakni tujuan syari’ah yang terkait dengan keuntungan (manfaat) secara pribadi. Dalam tataran ini, seorang mukallaf juga diakomodasi oleh syari’ah untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadinya.[13]

Selanjutnya syatibi menjelaskan bahwa tujuan sekunder (maqashid al-tabi’ah) merupakan sarana untuk mencapai dan mengabdi tujuan utama (maqashid al-Ashliyah). Atau dengan kata lain, pencapaian manfaat yang diperoleh secara pribadi merupakan sarana untuk mencapai kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum dan universal. Begitu juga kemaslahatan universal lebih diperhatikan daripada kemanfaatan pribadi. Oleh karena itu, Jika kedua kemungkinan tersebut terjadi ta’arudl, maka syatibi merekomendasikan untuk memenangkan maqashid al-ashliyah. Hal ini dikarenakan bahwa kemanfaatan yang diperoleh secara individual lebih banyak ditentukan oleh hawa nafsu insaniyah yang bersifat ananiyah (individualistik). Untuk itu kemanfaatan tersebut dipandang subyektif. Sementara kemaslahatan umum lebih bersifat obyektif dan lebih hakiki. Maka, sebuah ketentuan meskipun secara personal ada kemanfaatannya, akan tetapi jika secara universal ia mengandung mafsadat, maka aturan tersebut layak untuk dinafikan.

Sementara itu, Imam al-Ghazali, dalam membicarakan maslahat memberikan beberapa persyaratan, agar maslahat dapat dijadikan sebagai basis penetapan hukum. Persyaratan tersebut adalah[14]:

  1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat dlaruriyat; artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi kelima unsur pokok maslahat atau belum.
  2. Kemaslahatan tersebut bersifat qath’i; apa yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata.
  3. Kemaslahatan tersebut bersifat kulli; artinya, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum atau kolektif, tidak bersifat individual. Kalaupun maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan maqashid al-syari’ah.     

  Ketiga pandangan yang saya kutip di atas, seragam menyatakan bahwa kemaslahatan yang dikehendaki maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan dalam konteks makro, bukan maslahat pribadi, -meskipun maslahat pribadi juga menjadi perhatian syari’ah-. Atas dasar teori tersebut, uji maslahat dalam sebuah ketentuan lebih diutamakan berdasarkan aspek makro universal, bukan pada aspek orang perorang. Sangat mungkin ada kejadian dimana secara individual memberikan kemanfaatan, akan tetapi secara makro menimbulkan mafsadat. Dalam kondisi seperti ini, menurut teori maslahat di atas, maka kepentingan makro lebih dipentingkan daripada kepentingan individual.

  1. C.    Perbankan konvensional dan Dampak Negatif Terhadap Kesejahteraan makro

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang telah berlaku di negara-negara di dunia. Fungsi dari lembaga keuangan ini adalah mencakup dua hal; pertama, melancarakan pertukaran barang-barang dan jasa-jasa dengan penggunaan uang atau kredit. Kedua, memobilisasi tabungan masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan dana untuk invenstasi.[15] Dalam UU Nomor 14 tahun 1967 lembaga keuangan bank ini difungsikan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan cara menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dari fungsi bank tersebut dapat dimengerti bahwa, bank merupakan perantara sirkulasi keuangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Volume keuangan yang beredar di tengah-tengah masyarakat akan selalu terkontrol dan terkendali  berkat jasa perbankan seperti ini. Dalam posisi ini bank difungsikan sebagai pengatur stabilitas moneter dan sekaligus kas negara. Posisi bank seperti ini sekaligus dapat dijadikan sebagai Agent of Development.[16] Dimana bank sebagai institusi yang mempunyai otoritas moneter berwenang untuk mengatur perputaran keuangan. Bank yang memiliki fungsi seperti ini dilakukan oleh bank sentral.

Di samping itu, fungsi bank secara teoritis juga melakukan mobilisasi dana dari pihak surplus untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Maka, dengan kata lain bank memberikan layanan sebagai intermediasi keuangan antara sektor surplus dana, yaitu kelompok masyarakat yang memerlukan dana, baik untuk membiayai usahanya maupun untuk tujuan lain. Dari pengertian ini, bank memiliki peran yang strategis bagi terciptanya lahan usaha.

Praktek bank seperti tersebut di atas, menegaskan bahwa bank adalah industri yang bergerak di bidang kepercayaan (jasa).[17] Layaknya sebuah perusahaan industri  pada umumnya, bank mencari keuntungan dari aktifitas bisnisnya. Untuk itu bank mendapatkan keuntungan tersebut dengan “menjual jasa” yang menjadi produknya. Keuntungan tersebut dapat berupa imbalan administratif (fee) atau berupa selisih dari “harga” dana yang ditawarkan oleh sektor surplus dana dan “harga” dana yang dibayar oleh sektor defisit dana atau yang biasa disebut bunga.[18] Jadi dalam kegiatan perantaraan permodalan (Financial Intermediary), bank (konvensional) memiliki lima unsur yaitu: Uang itu sendiri, Lembaganya, Sektor surplus dana yang umum disebut sebagai penabung (depositor, saver, investor), sektor defisit dana yang umum disebut peminjam dan suku bunga sebagai pendapatannya.[19]

Bunga dalam perspektif konvensional adalah merupakan “harga” dari dana atau uang, yang timbul karena uang merupakan salah satu sarana penyimpan kekayaan yang dapat dipindah tangankan. Sebagai harga dari uang, ia sangat tergantung dengan fluktuasi nilai mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Uang sebagai aset dapat diartikan juga sebagai penundaan dari konsumsi masyarakat yang berasal dari penerimaan (income) mereka. Dengan demikian maka uang berposisi sebagai permintaan (demand) dan sekaligus sebagai penyediaan (suplay). Oleh sebab itu suku bunga akan menjadi tinggi atau rendah dan meningkat atau menurun bergantung pada bekerjanya mekanisme interaksi antara permintaan dan penyediaan uang.

Permintaan dan penyediaan uang itu sendiri bergantung pada sikap individual dari anggota masyarakat, sedangkan individual itu sendiri berpangkal pada preferensi masyarakat yang dicerminkan dalan trade-off antara penundaan konsumsi (dalam arti expenditures) masa kini dengan konsumsi masa mendatang.  Apabila mereka menilai bahwa konsumsi masa kini lebih penting (lebih dikehendaki) dari konsumsi masa mendatang, maka mereka akan memberikan harga yang tinggi terhadap harga uang tersebut yang disebut juga “biaya karena menahan diri” untuk tidak melakukan konsumsi (costs of abstinence). Di dalam pemikiran yang lebih maju dimasukkan pula faktor resiko yang diperhitungkan kemungkinan terjadinya cidera janji dari si penerima simpanan.

Dalam pada itu bagi mereka yang memerlukan uang atau dana sekarang dengan maksud untuk menciptakan pendapatan di masa mendatang, akan menilainya dari segi berapa tambahan pendapatan yang akan dihasilkan apabila mereka melakukan penambahan kegiatannya seperti investasi atau perdagangannya dengan menggunakan dana tambahan yang mereka pinjam. Ukuran kesediaan membayar harga uang dari sudut pengguna uang didasarkan pada pertambahan efisiensi dari investasi atau disebut marginal efficiency of investment.[20]

Pada gilirannya, harga yang ditawarkan oleh si penyedia dana dan harga yang dianggap wajar oleh si pengguna dana akan berinteraksi dalam pasar dan menghasilkan tingkat suku bunga yang dipergunakan oleh lembaga keuangan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan perantaraan di bidang keuangan.  Dalam suatu ekonomi yang maju, mekanisme pembentukan tingkat suku bunga ini bisa menjadi lebih kompleks karena terdapat golongan lain yang melihat kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan menjual belikan uang itu sendiri. Dari uraian tersebut di atas sangat jelas terlihat betapa dalam transaksi modern antara bank dan bunga merupakan dua hal yang sangat inheren. Dan pada kenyataannya keberadaan bunga itu sendiri muncul didasarkan pada logika bahwa uang dapat dijadikan sebagai komoditi untuk diperjualbelikan.

Atas sistem moneter yang bertumpu pada sistem bunga tersebut telah melahirkan banyak anomali pada sektor makro. Roy Davies dan Glyn Davies, 1996 dalam buku The History of Money From Ancient time in Present Day, menguraikan sejarah kronologi secara komprehensif. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Pada tahun 1907 krisis perbankan Internasional dimulai di New York, setelah beberapa decade sebelumnya yakni mulai tahun 1860-1921 terjadi peningkatan hebat jumlah bank di Amerika s/d 19 kali lipat. Selanjutnya, tahun 1920 terjadi depresi ekonomi di Jepang. Kemudian pada tahun 1922 – 1923 German mengalami krisis dengan hyper inflasi yang tinggi. Karena takut mata uang menurun nilainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari. Selanjutnya, pada tahun 1927 krisis keuangan melanda Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan.

Pada tahun 1929 – 30 The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terpangkas lebih dari setengahnya. Selanjutnya, pada tahun 1931 Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. Kemudian1944 – 66 Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. Berikutnya, pada tahun 1944 – 46 Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits.

Pada tahun 1945 – 1948 Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua. Selanjutnya tahun 1945 – 55 Krisis Perbankan di Nigeria Akibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945. Pada saat yang sama, Perancis mengalami hyperinflasi sejak tahun 1944 sampai 1966. Pada tahun (1950-1972) ekonomi dunia terasa lebih stabil sementara, karena pada periode ini tidak terjadi krisis untuk masa tertentu. Hal ini disebabkan karena Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi di sektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) “tenang”.

Namun ketika tahun 1971, Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. Selanjutnya pada tahun 1971-73 terjadi kesepakatan Smithsonian (di mana saat itu nilai 1 Ons emas = 38 USD). Pada fase ini dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja.

Pada tahun 1973 Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum “uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)”. Pada tahun 1973 dan sesudahnya mengglobalnya aktifitas spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate sistem. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. Maka tidak aneh jika pada tahun 1973 – 1974 krisis perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit. Pada tahun 1974 Krisis pada Eurodollar Market; akibat west German Bankhaus ID Herstatt gagal mengantisipasi international crisis. Selanjutnya tahun 1978-80 Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri.

Selanjutnya sejarah mencatat bahwa pada tahun 1980 krisis dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. Pada tahun 1980 itulah terjadi krisis hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur.

Pada saat yang hampir bersamaan yakni di tahun 1982 terjadi krisis hutang di Mexico; disebabkan outflow capital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1987 The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. Selanjutnya pada tahun 1994 terjadi krisis keuangan di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat.

Pada tahun 1997-2002 krisis keuangan melanda Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng. Kemudian, pada tahun 1998 terjadi krisis keuangan di Rusia; dengan jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi). Selanjutnya krisis keuangan melanda Brazil di tahun 1998. pada saat yang hampir bersamaan krisis keuangan melanda Argentina di tahun 1999. Terakhir, pada tahun 2007-hingga saat ini, krisis keuangan melanda Amerika Serikat.

Beberapa data dan fakta historis tersebut di atas menunjukkan bahwa dunia tidak pernah sepi dari krisis yang sangat membayakan kehidupan ekonomi umat manusia di muka bumi ini. Sulit untuk dinafikan bahwa, sistem ekonomi moneter yang dianut masyarakat dunia saat ini mengandung berbagai macam kesalahan yang bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan. Itulah fakta riil dari dampak diterapkannya bunga.

  1. D.    Analisis qiyas dan Maqashid al-syari’ah terhadap sistem bunga dalam perbankan
    1. Tafsir Riba Terhadap Bunga bank

Sebagaimana di singgung di depan, bahwa persoalan sistem bunga adalah menjadi alasan utama kritik terhadap ekonomi konvensional. Kajian-kajian terhadap kemerosotan ekonomi kontemporer menurutnya banyak disebabkan oleh pemberlakuan sistem bunga ini. Melihat peranan sistem bunga yang dipandang cukup signifikan bagi kemerosotan ekonomi di atas, kajian terhadap masalah bunga bank disepadankan dengan riba merupakan keharusan.

Secara obyektif harus diakui bahwa, secara garis besar arus pemikiran di kalangan umat Islam dalam memandang riba terbelah menjadi dua blok. Pertama, Sebagian umat Islam membaca riba dengan mendasarkan pada aspek ”tambahan” dalam pengembalian pinjaman. Mereka percaya bahwa setiap tambahan yang ditetapkan dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pinjaman pokoknya disebut riba. Pandangan ini lebih menekankan kajiannya pada aspek literal teks. Ada beberapa defenisi yang perlu diajukan mewakili pandangan ini, yang semuanya melandaskan argumentasinya pada kajian kebahasaan. Diantaranya[21]:

Muhammad Ibn Abdullah ibn al-Arabi al Maliki mendefinisikan :

Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, hatta  yang yang dimaksud riba dalam ayat  al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu ’iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan Syari’ah”.

Badru al-Dien al-Ayni mendefinisikan:

”Prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syari’ah berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.

Definisi tersebut mewakili pandangan sebagian umat Islam yang melakukan tafsir riba berdasarkan munculnya ”tambahan” yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai ‘illat (alasan hukum) bagi dilarangnya riba. Berdasarkan pendekatan ini, semua tambahan yang dipersyaratkan oleh kereditur di awal transakasi, –tanpa melihat latar belakang dan semangat pemberian kelebihan tersebut-, disebut sebagai riba. Maka tambahan yang ditetapkan oleh pihak perbankan (konvensional), meskipun dengan penamaan yang berbeda semuanya dianggap riba. Selain didukung oleh kajian kebahasaan, pendapat tersebut juga didukung oleh kondisi factual-historis, bahwa pada zaman pra Islam hingga masa Rasulullah SAW penamaan riba ditujukan untuk praktek masyarakat Arab yang mengenakan tambahan dalam bentuk uang dan komoditas akibat penundaan pelunasan hutang.

Kedua, sebagian umat Islam mencoba melakukan kajian dengan analisa yang lebih bersifat sosiologis-filosofis terhadap epistemologi riba.[22] Pelarangan riba lebih dipahami dalam kaitannya dengan ”eksploitasi” atas orang-orang yang tak beruntung oleh orang-orang yang relatif berkelebihan. Bagi golongan ini, Elemen ”eksploitatif” merupakan kata kunci dan sekaligus diberlakukan sebagai ‘illat dalam melakukan tafsir terhadap riba. Tidak semua tambahan yang diberlakukan oleh kreditur terhadap debitur bersifat eksploitatif, dan oleh karena itu tidak semua tambahan pada transaksi pinjam meminjam dapat disebut riba selama ‘illat ”eksploitatif” tersebut tidak ditemukan.[23]

Menurut Abdullah Saeed, -salah satu tokoh pengusung pendapat ini-, ‘illat tersebut dipahami dari analisanya terhadap ayat tentang riba yang terakhir turun (QS 2 : 279). Perlu dipertimbangkan tentang ayat tersebut yang mencantumkan lafadz la tazlimun wa la tudzlamun (engkau tidak mendzalimi dan tidak didzalimi) sebagai sebuah alasan (‘illat) dilarangnya masalah riba. Ini berbeda dengan pendapat yang menggunakan ”tambahan jumlah pinjaman” sebagai ‘illat. Hal ini akan berakibat pada sebuah kesimpulan bahwa tidak semua pinjaman yang dikembalikan dengan tambahan tertentu dikatakan riba. Bisa jadi, jika tambahan tersebut tidak memberikan dampak yang mendzalimi bagi seseorang, maka ia tidak dapat disebut riba.

Berbeda dengan kondisi tersebut, saat ini hutang tidak selalu identik dengan kemiskinan. Khususnya hal ini terjadi pada hutang yang berskala besar untuk produksi barang dan jasa. Berbeda dengan debitur pada masa lalu yang rata-rata berasal dari kalangan miskin, debitur pada zaman sekarang umunya adalah para pengusaha besar yang mampu memprediksi keuntungan di masa yang akan datang, meskipun tingkat ketepatan prediksinya tidak seratus prosen. Di samping itu, saat ini tidak ada kekhawatiran bagi debitur yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya untuk jatuh pada perbudakan. Terlebih lagi, saat ini telah ada Undang Undang perlindungan terhadap debitur, kalau-kalau ia tidak sanggup melunasi hutangnya tepat waktu. Risiko maksimal yang ditanggung adalah penyitaan aset, walaupun tidak mencukupi jumlah hutangnya. Si debitur memiliki kesempatan lain untuk memulai hidup baru, bebas dari kewajiban hutang dan tidak akan mewariskan hutangnya pada ahli waris, setelah ia menyatakan kebangkrutan dirinya. Perbedaan yang sangat mencolok antara kondisi debitur modern dan debitur masa lalu tidak boleh diabaikan jika akan melakukan kajian yang berarti terhadap isu riba.[24]

  1. Menyoal penetapan illat ”eksploitatif” sebagai basis pelarangan riba.

Terlepas dari perdebatan tersebut, perbedaan pendapat dua kelompok Umat Islam yang melakukan tafsir riba di atas lebih disebabkan oleh kerumitan dalam menentukan ‘illat terhadap pelarangan riba yang terjadi pada masa Rasulullah.[25] Sehingga mereka menarik kesimpulan yang berbeda terhadap bunga bank, apakah bunga bank termasuk kategori riba atau bukan. Dari sudut pandang sosial-historis, kondisi zaman sekarang jauh berbeda dengan masa formulatif Islam. Dinamika di setiap aspek kehidupan adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dibendung. Sementara itu, pesan-pesan zaman dengan segala dinamikanya tersebut direspon dan disikapi oleh para ahli dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan sudut pandang mereka. Dalam konteks ini, dapat dipahami jika perbedaan pendapat tersebut muncul.

Akan tetapi, jika dikembalikan kepada teori qiyas yang di dalamnya membahas tentang persoalan illat, maka kerumitan tersebut akan dapat dijelaskan. Sebagaimana di atas telah dipaparkan, bahwa ada empat macam persyaratan illat. Diantaranya adalah illat harus berupa ”sifat yang jelas dan nyata”. Artinya sifat tersebut dapat dikenali, dianalisis, dan dapat diteliti secara ilmiyah. Disamping itu, illat juga harus berupa sifat yang dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Ia tidak hanya berlaku dan dirasakan oleh orang perorang.

Dari dua persyaratan tersebut, maka illat pengharaman riba yang berbasiskan pada ”eksploitatif” patut untuk ditolak, setidak-tidaknya dipertanyakan. Benarkah ”eksploitatif” merupakan sesuatu yang nyata? Bagaimana mengukur kondisi ”eksploitati”’ yang menimpa seseorang? Maka, eksploitatif adalah sesuatu yang tidak nyata dan tidak ada ukuran pasti yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Menurut hemat kami, faktor inilah yang menyebabkan bahwa ekploitatif tidak dapat dijadikan sebagai illat dalam penetuan pengharaman riba.

Di samping itu, Sifat ”exploitatif” adalah sesuatu yang tidak dapat berlaku bagi semua orang. Ia hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, khususnya mereka yang tidak berkemampuan. Bahkan ia tidak dapat berlaku pada diri satu orang yang sama. Pinjaman yang menerapkan tambahan (bunga) bagi seseorang bisa jadi dalam satu waktu sangat membantu bagi survive-nya usaha yang sedang ia geluti, karena usahanya sedang bagus. Akan tetapi, pada kali lain tambahan (bunga) tersebut justru akan menjadikan bumerang dan sangat eksploitatif, karena usahanya sedang mengalami penurunan. Maka, ekspolitatif bukanlah sesuatu yang berlaku bagi semua orang dan dalam semua situasi dan kondisi. Hal ini memperkuat pendapat kami di atas yang menolak sifat eksploitatif sebagai illat dari pengharaman riba.

Jika demikian, apa yang layak dijadikan sebagai illat dalam pengharaman riba? Sesuai dengan kajian literal, -bahwa makna riba secara lughawi adalah tambahan-, maka kami sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa illat diharamakannya riba adalah adanya ”tambahan” yang diterapkan yang tidak disertai dengan iwadl. Sifat ini lebih jelas dan pasti, dua hal yang menjadi persyaratan illat dalam teori qiyas. Semua pinjaman yang menerapkan munculnya ”tambahan” dapat dikategorikan sebagai riba, baik tambahan tersebut memilki sifat eksplotatif maupun tidak.

Sedangkan eksploitatif itu sendiri merupakan hikmah diterapkannya larangan menarik ”tambahan” dalam pinjaman. Dengan kata lain, sebuah pinjaman yang menerapkan ”penambahan” tanpa disertai ”iwadl”, akan sangat mungkin menghadirkan sifat ”aksploitatif” meskipun mungkin juga tidak menghadirkan sifat ekploitatif. Oleh karena itu, bunga bank masuk kategori riba, karena menerapkan penambahan tanpa disertai iwadl.

  1. Memaknai maslahat dan menemukan mafsadat di balik pengharaman bunga bank.

Pendapat yang sering disampaikan oleh para pengguna jasa perbankan konvensional dengan sistem bunganya adalah adanya kemanfaatan yang dirasakan secara personal oleh nasabah. Bagi mereka, wajar jika bank menerapkan bunga (tambahan) bagi setiap peminjaman. Sebab uang yang dipinjamkan bank dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat produktif. Sehingga akan menopang kemajuan usaha nasabah. Mereka menyimpulkan bunga bank tetap memberikan manfaat kepada nasabah, karena dapat membantu usaha mereka.

Fenomena di atas jamak terjadi di masyarakat dan menjadi salah satu pembenar bukan ribanya bunga bank. Sehingga keberadaan bunga bank dianggap sebagai sebuah kewajaran. Penelitian secara mendalam terhadap bunga bank bukanlah sebuah agenda yang dirasakan penting, tertutupi oleh kemanfaan personal yang dapat dirasakan oleh nasabah. Padahal data sejarah menunjukkan dunia sering dilanda resesi ekonomi akibat pengelolaan sistem moneter yang berbasiskan bunga. Kehadiran sistem bunga sebenarnya memiliki kontribusi terhadap kesemaruwutan ekonomi dunia.

Melihat kenyataan tersebut, harus ada upaya untuk mengurai aspek kemanfaatan yang dimunculkan oleh bunga bank di atas. Apakah manfaat yang dirasakan oleh pengguna jasa perbankan konvensional tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori maslahat yang menjadi basis maqashid al-Syari’ah? Kejelasan makna dan posisi manfaat bagi pengguna jasa perbankan konevsnional tersebut menjadi penting untuk ditegaskan, untuk menghindari bias makna dari maslahat yang dikehendaki dalam teori maqashid al-syari’ah.

Dalam pemaknaan maslahat sebagaimana yang kami kutip di atas, menunjukkan adanya dua sisi manfaat-maslahat yang menjadi forkus maqashid yaitu manfaat individu dan kemaslahatan umum. Kedua-duanya diakui dan menjadikan pertimbangan. Ulama’ ushul membuat sebuah teori, ada kalanya kedua hal tersebut tidak sejalan. Dalam kondisi seperti ini kemaslahatan umum jauh lebih dipelihara dibandingkan kemanfaatan pribadi.

Dalam teori maslahat yang dibangun oleh para ahli ushul, -sebagaimana yang diuraikan di atas-, pemaknaan maslahat harus berpijak pada beberapa hal; mendesak bagi terjaminnya lima kepentingan (agama, jiwa, harta, akal dan keturunan), bersifat hakiki, dan bersifat kulli (makro). Tiga persayaratan tersebut berkeliat kelindan saling mengkait dan harus dapat terpenuhi. Ketiganya merupakan standar untuk mengukur sebuah kemaslahatan.

Di samping itu, al-Syatibi juga mempersyaratkan tentang makna kemaslahatan. Bagi Syatibi, kemaslahatan yang dikehendaki lebih mempertimbangkan aspek makro. Maslahat (baca: manfaat) orang perorangan dicapai dalam rangka untuk merealisasikan maslahat secara makro. Maka, jika maslahat perorangan bertentangan dengan maslahat makro, kemaslahatan makrolah yang dipilih. Pendapat seperti ini juga didukung oleh Thahir Ibn Asyur.

Kembali kepada persoalan bunga bank, harus diakui bahwa, bunga bank bagi sebagian orang memang memiliki manfaat. Bank dengan sistem bunganya dapat membantu pengembangan usaha. Akan tetapi manfaat yang dirasakan tersebut bukanlah manfaat hakiki, yang dapat menjamin kesejahteraan hidup bersama. Dalam sistem bunga, meskipun ada kemanfaatan yang dirasakan oleh para nasabah, namun dalam skala makro sistem bunga tersebut tidak mampu menjamin kesejahteraan umat manusia. Praktek bunga pada kenyataannya menghadirkan berbagai macam anomali dalam ekonomi. Kenyataan ini dapat dikatakan bahwa dalam kasus perbankan dengan sistem bunga, telah terjadi ta’arudl antara kepantingan pribadi dengan kepentingan umum. Atau setidak-tidaknya, kemanfaatan yang diperoleh secara pribadi tidak membawa kemaslahatan umum, bahkan menghadirkan mafsadat. Dalam kondisi seperti ini, maka ia harus ditolak.

Fakta terjadinya resesi ekonomi yang menjadikan hancurnya perekonomian manusia diberbagai belahan dunia di atas adalah persoalan dlaruri bagi terselamatkannya kehidupan umat manusia. Kondisi tersebut bertabarakan dengan kemaslahatan makro yang hendak dicapai oleh syari’ah. Atau dengan kata lain, terpraktekkannya sistem bunga akan menghadirkan mafsadat secara makro, meskipun ada manfaat secara personal. Maka, sudah sepantasnya jika sistem bunga dengan berbagai macam bentuknya dilarang dan tidak boleh ada dalam praktek moneter.

Hal ini sekaligus menolak argumen dianggap wajarnya bunga bank karena memberikan manfaat. Faktanya, nilai manfaat yang diberikan oleh sistem bunga adalah kemanfaatan yang bersifat personal. Sementara kemanfaatan personal pada kenyataannya tidak akan bisa menjamin kemaslahatan makro. Bahkan dalam konteks makro justru banyak melahirkan berbagai macam mafsadah.

  1. E.     Kesimpulan

Hadirnya bank syari’ah (Islamic banking) adalah sebentuk ihtiyar umat Islam dalam upayanya ikut melestarikan kesejahteraan dunia. Ia tidak bisa dilepaskan dari kritik ekonomi syari’ah terhadap sistem bunga dalam perbankan konvensional yang banyak menghadirkan berbagai macam anomali. Secara praktek oparesional bank syari’ah akan menjamin keadilan dan keseimbangan ekonomi.

Sejarah telah menyuguhkan berbagai macam tragedi ekonomi akibat sistem bunga yang dikembangkan oleh perbankan konvensional. Dalam padangan Roy Davis, sepanjang abad ke-20 kemaren, berbagai belahan dunia dilanda krisis moneter sebanyak 20 kali. Itu artinya setiap lima tahun sekali dunia mengalami krisis moneter… Sebagian ekonom menengarai bahwa berbagai krisis tersebut muncul akibat penerapan bunga dalam sistem moneter. Seharusnya hal ini dipahami sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya secara mendasar. Sungguh sangat ironis, jika kondisi tersebut hanya dipandang sebelah mata, bahkan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pengkajian dengan pendekatan keagamaan.

Telaah ilmu ushul terhadap keberadaan bunga bank akan mengantarkan sampai pada kesimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang oleh agama. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji keberadaan bunga bank tersebut, yaitu qiyas dan pendektan maqashid syari’ah. Dalam metode qiyas, hal mendasar yang perlu ditemukan adalah illat dilarangnya riba. Sebagian umat Islam menyebut bahwa illat diharamkannya riba dalam al-Qur’an adalah sifat eksploitatifnya. Pandangan seperti ini patut dipertanyakan. Sebab sifat eksploitatif tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan illat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ulama’ ushul, yaitu harus jelas, terukur, dan berlaku untuk semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Sementara ”ekspolitatif” adalah sifat yang tidak jelas, tidak dapat diukur dan lebih-lebih tidak dapat berlaku bagi semua orang dalam situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu harus dicarikan illat lain yang terkait pelarangan riba tersebut. Sifat yang paling memungkinkan memenuhi persyaratan illat tersebut diatas adalah wujud ”tambahan” yang tidak disertai dengan iwadl dalam transaksi hutang piutang. Maka, semua transasksi hutang piutang yang menerapkan sejumlah tambahan dapat disebut sebagai riba.

Dari perspketif maqashid al-Syari’ah, akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa perbankan konvensional dengan sistem bunganya layak untuk ditolak karena keberadaannya yang menghadirkan mafsadat hakiki. Argumentasi bahwa bunga bank menghadirkan manfaat bagi pengembangan usaha, dari perspekti maqashid al-syari’ah tidak dapat diterima. Sebab manfaat yang dihadirkan oleh sistem bunga tersebut bersifat pribadi-pribadi. sedangkan teori maqashid al-syari’ah menegaskan bahwa meskipun manfaat pribadi menjadi pijakan syari’ah, akan tetapi jika ia tidak mendukung kemaslahatan makro, maka ia tidak dapat dipandangn sebagai maslahat. Syari’ah akan lebih memperhatikan kemaslahatan makro. Berbagai macam resesi ekonomi adalah mafsadat makro dan oleh karena itu dapat mengalahkan kemanfaatan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amidi, Syaef al-din Ibn Hasan Ali ibn Ali Ibn Muhammad, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar alFikr, 1996)

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Ahmad, al-Mustashfa, (Mesir; Maktabah al Amiriyah, 1324 H)

Asyur, Thahir Ibn, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1366 H)

Dahlan, Abdul Aziz, Ensklopedi hukum Islam, (Jakarta: PT Inter  Masa, 2001) III:393.

Majid, M. Shabri, Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam (makalah) (Malaysia, IIUM,  2001)

Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syari’ah, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2002)

Santoso, Rudy Tri, Mengenal Dunia Perbankan, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1999)

Sutalaksana, Dahlan M., “Peluang Lembaga Keuangan Bebas Bunga di Indonesia dalam Era Deregulasi”, makalah disampaikan pada seminar “free Interest Banking” diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Indonesia jakarta 23 Mei 1990

Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-muwafaqat fi ushul al-syari’ah,  (Beirut: Dar al- Ma’rifah, tt)

Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah (Yogyakarta: PBFE UGM, 2003)

Wajdi, Farid, Soetatwo Hadiwigeno dkk, lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, (Yogyakarta: BPFE, 1999)

Yusdani dan Amir Muallim, Ijtihad Suatu Kontroversi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

Al-Zuhaily, Wahbah, Ushul al-fiqh al-Islamy, (Damaskus: Daar al-fikr, 1406 H)


[1] Informasi seperti ini umpanya disampaikan oleh Revrisond Basywir dalam komentarnya di buku “Tidak Syar’inya Bank Syari’ah”. Dia melihat bahwa para pengusung bank syari’ah telah melakukan manipulasi syari’ah, dan itu artinya secara tidak sadar para pengusung bank syari’ah sedang menyeret-nyeret umat Islam ke dalam jebakan neokolonialisme.

[2] Diskusi persoalan bunga bank dan riba masuk wilayah kedua, karena al-Qur’an tidak secara sharih menyebutnya, di samping pada masa Rasulullah SAW tidak ada presedennya

[3] Menurut sebagian besar Ulama’ peletak dasar ilmu Uhul fiqh adalah Imam Syafi’i, dengan karyanya al-Risalah. Kemudian diikuti oleh Ulama’ fiqh yang lain.

[4] Selengkapnya lihat: Yusdani dan Amir Muallim, Ijtihad Suatu Kontroversi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm 91 – 131

[5] Syaef al-din Ibn Hasan Ali ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, (Beirut: Dar alFikr, 1996)  III : 233

[6] Abu Hamid Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali, al-Mustashfa, (Mesir; Maktabah al Amiriyah, 1324 H)  Juz 2: 394

[7] Sebagaimana dikutip dalam  Abdul Aziz Dahlan, Ensklopedi hukum Islam, (Jakarta: PT Inter  Masa, 2001) III:393.

[8] Wahbah Zuhaily, Ushul al-fiqh al-Islamy, (Damaskus: Daar al-fikr, 1406 H) Juz I: 661 – 695, al-Amidy, Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam, Juz III : 233.

[9] Contoh illat yang ditemukan dalam nash: surat al-Hasyr  : 7 disebutkan tentang pembagian harta fai’. Illat dari ketentuan tersebut telah disebutkan secara sharih dalam kalimat berikutnya “dikarenakan agar harta tersebut tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya”.

[10] Contoh hadis rasulullah :    لا يقضى القا ضى وهو غضبان   sifat marah yang menyertai hukum merupakan illat bagi dilarangnya hakim memutus perkara

[11]Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensklopedi hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van  Hoeve, 2001), Cet. I., III:941. Lihat juga: Al-Amidi, al-Ihkam fi ushul al-Ahkam, III:185

[12] Thahir Ibn Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyah, (Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, 1366 H) hlm 50.

[13] Lihat: Abu Ishaq al-Syatibi, al-muwafaqat fi ushul al-syari’ah,  (Beirut: Dar al- Ma’rifah, tt) 149 – 151

[14] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-mustashfa, hlm. 253 – 259

[15] Farid Wajdi, Soetatwo Hadiwigeno dkk, lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 4.  Bandingkan dengan fungsi bank yang diuatarakan oleh Rudy Tri Santoso, MM., dalam Mengenal Dunia Perbankan, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1999) hlm 3

[16] Rudy Tri Santoso, Ibid, hlm 3

[17] Ibid, hlm. 1 – 2

[18] Dahlan M. Sutalaksana, “Peluang Lembaga Keuangan Bebas Bunga di Indonesia dalam Era Deregulasi”, makalah disampaikan pada seminar “free Interest Banking” diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Indonesia jakarta 23 Mei 1990, hlm. 1 – 2

[19] Dari kelima unsur tersebut tampaknya unsur yang terakhir yang  menjadi titik perdebatan terus menerus dalam perspektif hukum Islam.

[20] M. Sutalaksana, “Peluang Lembaga Keuangan…”, hlm 3.

[21]  defenisi tersebut penulis kutip kembali dari: Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah,  hlm 30

[22]  Dalam kelompok kedua ini, penulis juga memasukkan pendapat yang membedakan pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pendapat ini di Indonesia disebar luaskan oleh Moh. Hatta, -untuk menyebut salah satu ekonom muslim yang meresepon persoalan riba. Dalam pengertian ini, sangat mungkin bagi pinjaman yang bersifat produktif untuk menetapkan sejumlah tambahan, karena pada kenyataanya pinjaman tersebut menghasilkan sesuatu, dan tambahan tersebut tidak layak dikategorikan sebagai riba. Sementara itu, pinjaman konsumtif yang biasa digunakan oleh si miskin untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari tidak layak dikenakan tambahan, dan inilah yang dimasukkan kategori riba.

[23] Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari’ah, hlm. 20.

[24] Ibid, hlm 38

[25] Kerumitan dalam menentukan ‘illat ini sebenarnya terjadi juga pada Ulama’ pada masa lalu terhadap hadis enam komoditas (emas, perak, kurma, anggur, gandum, garam) yang menyebabkan mereka berbeda pendapat tentang penetapan hukum kelebihan bagi selain enam komoditas tersebut. Hanafi berpendapat bahwa, ‘illat dari dilarangnya enam komoditas untuk ditukar dengan jumlah yang berbeda disebabkan kualitas yang berbeda adalah ” bisa ditimbang dan diukur” sehingga telur, misalnya tidak masuk dalam larangan ini. Tetapi Imam Syafi’i lain. Telur tetap masuk dalam larangan ini, sebab illat dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan. Lain lagi dengan Imam Maliki, menurut mazhab ini telur tidak termasuk larangan tersebut, karena illat dari pelarangan tersebut adalah bahan makanan yang memiliki sifat dapat bertahan untuk disimpan dalam wakatu yang cukup lama, sebagaimana empat komoditas tersebut. Sedangkan mazhab dzahiri menolak pelarangan selain enam komoditas tersebut. (Abdullah Saeed, Menyoal Bank Islam…  hlm 46).